Pemerintah menetapkan batas maksimal biaya layanan aplikasi transportasi berbasis platform digital sebesar 8 persen.

Kebijakan tersebut termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Aturan yang ditandatangani pemerintah ini mengatur potongan bagi mitra pengemudi serta tata kelola perusahaan aplikasi. Pengaturan itu mencakup layanan transportasi penumpang serta pengantaran barang maupun makanan.

Ketentuan Pasal dan Pembagian Tugas Tiga Kementerian

Pasal 12 Perpres Nomor 27 Tahun 2026 menetapkan bahwa perusahaan aplikasi hanya boleh mengenakan biaya layanan maksimal 8 persen.

Batas tersebut dihitung dari biaya jasa layanan transportasi untuk pengangkutan penumpang, barang, dan makanan.

Ketentuan ini memperkuat landasan hukum pembatasan potongan yang sebelumnya telah berlaku sejak 1 Juli 2026. Aturan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan yang diterbitkan sebelumnya.

Selain itu, Pasal 13 mewajibkan perusahaan yang menyediakan beberapa jenis layanan dalam satu aplikasi untuk memisahkan pencatatan keuangan.

Perusahaan harus memisahkan operasional transportasi penumpang dari pengantaran barang dan makanan.

Hasil pencatatan terpisah tersebut wajib diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait. Penyerahan dilakukan untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan berkala.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut penerbitan regulasi tersebut sebagai langkah memberikan kepastian hukum bagi pengemudi ojek online.

Pemerintah menerbitkan aturan itu setelah aspirasi para pengemudi menjadi perhatian dalam pengaturan ekosistem transportasi digital.

Dalam keterangan pers di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2026, Dudy menyampaikan bahwa aturan ini menjawab harapan rekan-rekan pengemudi.

Kementerian Perhubungan tetap bertanggung jawab menetapkan pedoman biaya jasa layanan transportasi.

Perusahaan aplikasi diwajibkan menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam menentukan biaya jasa maupun potongan platform.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa penerapan aturan ini melibatkan tiga kementerian.

Kementerian Perhubungan mengawasi tarif dan potongan platform secara berkala. Kementerian UMKM menangani perjanjian kemitraan yang berlaku bagi para mitra.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengurusi aspek teknis transaksi digital untuk pengantaran barang dan makanan.

Untuk menyelaraskan pelaksanaan aturan, ketiga kementerian sepakat membentuk forum koordinasi atau satuan tugas bersama.