Pemerintah resmi mengaktifkan sebanyak 1.460 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi baru.

Langkah tersebut diambil untuk mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memaparkan perkembangan tersebut dalam rapat koordinasi di Jakarta Pusat.

Sebanyak 480 unit telah rampung pada tahap pertama pembangunan.

Sementara itu, 980 unit lainnya mulai diaktifkan dalam tahap kedua sejak 14 Oktober 2026.

Pembangunan fasilitas tersebut mencakup wilayah Indonesia Timur, Sumatera, Kalimantan, serta Bali.

Perluasan pembangunan juga dijadwalkan merambah Pulau Jawa pada pekan keempat Oktober 2026.

Selain fasilitas, pemerintah turut memperbarui mekanisme pengajuan pengelolaan.

Calon pengelola, termasuk pondok pesantren, diminta menyampaikan data langsung kepada Badan Gizi Nasional tanpa perantara.

Perubahan skema insentif bagi pengelola juga resmi diterapkan oleh pemerintah.

Insentif yang sebelumnya dipatok Rp6 juta per hari kini diubah menjadi Rp2.000 untuk setiap porsi.

Alokasi anggaran Rp15.000 per porsi kini dibagi menjadi bahan baku, biaya operasional, serta insentif.

Pemerintah mencatat ada 26.385 unit yang telah memenuhi persyaratan operasional.

Kriteria tersebut mencakup kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan melayani lebih dari 1.000 porsi.