Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mendesak agar penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyasar pelaku pembakaran di lapangan.

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah, menilai pemeriksaan harus menelusuri keterlibatan korporasi secara menyeluruh.

Pemeriksaan juga perlu mencakup dugaan kelalaian dalam pengelolaan konsesi serta pihak yang memerintahkan pembakaran.

Menurut Umi, dugaan kelalaian perusahaan dan aparat pengawas wajib diperiksa secara objektif.

Langkah tersebut dinilai penting agar penegakan hukum dapat memberikan efek jera serta mencegah kebakaran berulang.

Penanganan karhutla juga memerlukan pembagian kewenangan yang jelas antarlembaga serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.

Pejabat atau instansi yang terbukti lalai menjalankan kewajiban pengawasan harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Tanggung jawab lintas sektor dalam penanggulangan karhutla sendiri diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.

Aturan tersebut mengatur pembagian tugas berbagai kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga kepala daerah.

Pelaksanaan Inpres itu membutuhkan koordinasi lintas instansi dari tingkat pusat hingga pemerintah daerah.

Di tingkat daerah, gubernur bertindak sebagai komandan satuan tugas penanganan karhutla di wilayah provinsi.

Gubernur wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD serta menyusun peraturan daerah terkait sanksi bagi pengusaha pelanggar.

Sementara itu, bupati dan wali kota bertanggung jawab memimpin operasi penanganan di wilayah masing-masing.

Kepala daerah tingkat kabupaten dan kota juga harus memastikan ketersediaan anggaran serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha kehutanan.