Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa sebagian besar peristiwa kebakaran hutan dan lahan dipicu oleh tindakan manusia.

Berdasarkan evaluasi kementerian, sebanyak 99 persen kejadian tersebut berasal dari aktivitas manusia baik skala kecil maupun besar.

Pemerintah merespons situasi ini dengan menjatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan dan pembekuan izin terhadap 26 perusahaan.

Jumlah perusahaan yang disanksi berpotensi bertambah karena proses pemeriksaan masih berjalan di beberapa daerah.

Salah satu wilayah yang sedang dalam penanganan ketat adalah Kalimantan Tengah akibat kendala minimnya curah hujan.

Kondisi lahan gambut membuat petugas menghadapi tantangan berat karena bara api tersembunyi di bawah permukaan tanah.

Operasi pemadaman dan pencegahan di lapangan kini diperkuat dengan tambahan personel dari unsur kepolisian serta TNI.

Masyarakat tingkat desa juga didorong membentuk kelompok peduli api untuk membantu pengawasan dini.

Tantangan Pemadaman dan Penguatan Personel

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi hujan alami di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah masih sulit turun hingga bulan November mendatang.

Situasi ini menuntut kesiapan ekstra di lapangan mengingat pemadaman di kawasan gambut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.

Raja Juli menjelaskan bahwa petugas menggunakan teknologi drone thermal untuk mendeteksi bara api yang masih menyala di dalam tanah meskipun permukaan atasnya terlihat padam.

Untuk memaksimalkan operasi penanganan, Kementerian Kehutanan berkoordinasi dengan Panglima TNI terkait penebalan pasukan serta mengerahkan sebanyak 35 personel Brimob tambahan ke kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Di samping itu, pemerintah daerah terus mendorong pembentukan Masyarakat Peduli Api di tingkat desa dengan anggota berkisar antara 15 hingga 30 orang yang dilengkapi peralatan khusus guna memperkuat pencegahan dini di wilayah masing-masing.