Layanan pengecekan nomor seluler yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan atau NIK saat ini dinonaktifkan sementara oleh para operator.

Kebijakan tersebut diambil menyusul temuan celah keamanan yang membuat platform pengecekan rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Direktur & Chief Regulatory Officer XLSmart, Merza Fachys, menyatakan bahwa fitur tersebut sempat beroperasi sebelum akhirnya dimatikan kembali.

Celah penyalahgunaan tersebut memungkinkan seseorang mengetahui daftar nomor telepon milik orang lain hanya dengan memasukkan NIK pemilik aslinya.

Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan ancaman serius terhadap perlindungan privasi serta data pribadi para pelanggan telekomunikasi di tanah air.

Oleh karena itu, pihak operator memilih menangguhkan fitur tersebut guna membahas mekanisme pengamanan data yang jauh lebih ketat ke depannya.

Merza menekankan bahwa akses terhadap informasi penting tersebut wajib dipastikan hanya jatuh ke tangan pemilik identitas yang sah.

Pembedaan Kebijakan Registrasi Biometrik

Penutupan akses pengecekan ini harus dibedakan dari kebijakan kewajiban registrasi kartu SIM yang menggunakan sistem verifikasi biometrik.

Pemerintah telah memberlakukan aturan registrasi pelanggan baru memakai pengenalan wajah sejak tanggal 1 Juli 2026 yang lalu.

Ketentuan tersebut berlandaskan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital menyebutkan bahwa langkah biometrik ini berfungsi untuk menutup celah kejahatan siber dan penipuan.

Meskipun demikian, regulasi yang sama tetap menjamin hak pelanggan untuk memeriksa nomor seluler yang terdaftar dengan identitas mereka.

Pasal 15 dalam permenkomdigi tersebut mewajibkan penyedia jasa telekomunikasi menyediakan sistem pengecekan bagi pelanggan terdaftar.

Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai kapan platform pengecekan yang ditutup tersebut akan kembali diaktifkan.