Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membeberkan alasan di balik kebijakan swasembada pangan.

Program tersebut digenjot oleh Presiden Prabowo Subianto karena berkaitan erat dengan kedaulatan negara.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli dalam acara Agrifood Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan.

Menurutnya, kedaulatan di bidang pangan merupakan simbol kehormatan bagi suatu bangsa yang berdaulat.

Ia menegaskan bahwa tidak ada negara di dunia yang bisa menjadi negara maju tanpa berdaulat secara pangan.

Dampak Impor Terhadap Produsen Lokal

Zulkifli juga menyoroti tingginya angka impor berbagai komoditas pangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024.

Catatan impor tersebut mencakup beras empat setengah juta ton serta gula sebanyak enam juta ton.

Selain itu, impor garam dan kedelai masing-masing tercatat mencapai hampir tiga juta ton.

Kebijakan impor yang masif itu dinilai lebih banyak menguntungkan pihak produsen dari luar negeri.

Sebaliknya, para petani, peternak, serta nelayan lokal justru menjadi pihak yang dirugikan.

Kondisi tersebut membuat produsen lokal menjadi kurang produktif dan mengalami kesulitan ekonomi.

Nilai tukar petani padi dan jagung pada tahun 2024 berada di angka 116 yang dinilai masih minim.

Melalui kebijakan swasembada, pemerintah berharap kesejahteraan petani dapat meningkat secara bertahap.

Target kenaikan nilai tukar petani diproyeksikan mencapai 125 pada tahun 2025.

Angka tersebut kemudian ditargetkan kembali mengalami peningkatan hingga 131 pada tahun 2026.

Pemerintah juga berencana mempercepat produksi susu dan daging melalui penggabungan sektor sawit.