Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara resmi menolak nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa Roy Suryo.

Keputusan tersebut dibacakan oleh ketua majelis hakim Christina Endarwati dalam persidangan putusan sela pada Senin.

Hakim menyatakan bahwa perlawanan dari pihak penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Selain itu, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum agar segera melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

Proses persidangan selanjutnya akan berfokus pada agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak penuntut umum.

Sebelumnya, jalannya sidang lanjutan sempat mengalami penundaan akibat adanya insiden pemadaman listrik di lokasi.

Persidangan dijadwalkan kembali pada hari Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 09.00 untuk acara pemeriksaan saksi.

Terdakwa juga mendapatkan perintah secara langsung dari majelis hakim untuk wajib hadir pada tanggal tersebut.

Kasus ini bermula ketika Roy Suryo didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan pelanggaran informasi elektronik.

Tudingan tersebut berkaitan dengan masalah keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.

Surat dakwaan dari jaksa penuntut umum telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Jaksa mendakwa Roy Suryo dengan ketentuan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, terdapat dakwaan subsidair yang menjerat terdakwa dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.