Pemerintah menetapkan target ambisius untuk menekan biaya logistik nasional agar turun secara bertahap hingga mencapai 8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam beberapa tahun mendatang.

Langkah strategis tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang diundangkan pada 16 Juli 2026.

Berdasarkan data catatan resmi, biaya logistik nasional sebelumnya masih berada pada kisaran 14,29 persen terhadap PDB pada tahun 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa penguatan ekosistem logistik merupakan kunci utama untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Presiden telah menugaskan Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional yang berlandaskan regulasi baru tersebut.

Strategi Operasional dan Digitalisasi Logistik

Pemerintah memperluas jangkauan platform National Logistics Ecosystem (NLE) yang sebelumnya berfokus pada layanan perizinan Business to Government serta Government to Government.

Digitalisasi end-to-end pada platform NLE diharapkan mampu meneruskan rekam jejak positif dalam memangkas waktu layanan serta mengurangi biaya operasional.

Selain digitalisasi, pengembangan dry port turut didorong di Kawasan Industri Terpadu Batang untuk mendekatkan layanan kepabeanan dan mengurangi beban truk di jalan raya.

Integrasi layanan angkutan jalan, kereta api, serta transportasi laut menjadi prioritas guna mengoptimalkan efisiensi distribusi barang secara menyeluruh.

Pemerintah juga membuka akses program Kredit Industri Padat Karya lewat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026.

Kebijakan pendanaan tersebut ditujukan bagi sektor transportasi dan penyimpanan untuk mendukung peremajaan armada truk yang sudah tua.

Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan vokasi serta sertifikasi kompetensi demi mendukung adaptasi teknologi.