Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanggapan resmi terkait langkah Morgan Stanley Capital International yang memulai periode konsultasi proposal reklasifikasi status Indonesia.

Lembaga penyedia indeks global tersebut mengumumkan usulan perubahan status pasar modal Indonesia dari kategori pasar negara berkembang menjadi pasar mandiri.

Dalam pengumuman itu, pihak penyedia indeks menyampaikan penghargaan atas berbagai inisiatif reformasi pasar modal yang sudah berjalan di dalam negeri.

Beberapa inisiatif tersebut meliputi publikasi kepemilikan saham di atas 1 persen, peningkatan granularitas klasifikasi investor, hingga kebijakan baru batas minimum free float.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan pihaknya menghormati penilaian dari lembaga global tersebut.

OJK juga terus melakukan pembenahan serta memberikan perhatian serius terhadap berbagai area yang dinilai masih memerlukan penyempurnaan ke depan.

Pihak OJK menegaskan bahwa pasar modal domestik tetap dinilai prospektif serta menarik bagi para investor.

Kondisi tersebut didukung oleh fundamental perekonomian nasional yang terjaga serta basis investor yang terus bertumbuh secara konsisten.

Selain itu, valuasi saham di pasar domestik juga dinilai kompetitif dengan kinerja fundamental emiten yang secara umum masih positif.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, turut memberikan penjelasan tambahan.

Ia menyebutkan bahwa masukan yang disampaikan lembaga indeks tersebut sejalan dengan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia.

Komitmen penguatan penegakan hukum di sektor pasar modal terus dilakukan guna menjaga integritas pasar secara berkelanjutan.

Upaya tersebut dijalankan melalui koordinasi serta sinergi yang efektif bersama seluruh pihak terkait di industri keuangan.

Ke depan, OJK bersama Self-Regulatory Organization akan terus melanjutkan komunikasi yang konstruktif dengan lembaga penyedia indeks.

Langkah engagement berkesinambungan ini bertujuan mengkomunikasikan progres reformasi sekaligus memperoleh rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan.