Wamenkeu Ibnu Sebut Kripto Bukan Alat Pembayaran Tapi Tetap Dikenai Pajak
Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menyatakan bahwa aset kripto bukan merupakan uang atau alat pembayaran resmi di wilayah Indonesia.
Kendati demikian, instrumen digital tersebut tetap memiliki kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Tiga Aspek Pengelolaan Aset Kripto
Ibnu memaparkan bahwa penggunaan rupiah, pengawasan pasar kripto, serta pengaturan perpajakan merupakan tiga ranah berbeda yang harus berjalan beriringan.
Hanya rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan memegang fungsi pengawasan terhadap aset kripto sebagai bagian dari kategori aset keuangan.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan bertanggung jawab penuh dalam menetapkan aturan perpajakannya.
Pembagian wewenang tersebut dinilai penting agar masyarakat memahami pihak yang berwenang dalam setiap aspek pengelolaan.
Aturan yang jelas juga diperlukan guna memberikan perlindungan optimal bagi para konsumen.
Perlakuan Pajak Layaknya Aset Lain
Ibnu memberikan perumpamaan aset kripto serupa dengan rumah atau sepeda motor.
Barang-barang tersebut bukan alat pembayaran, tetapi mampu mendatangkan keuntungan yang menjadi objek pajak.
Rumah yang disewakan atau kendaraan yang dijual dengan keuntungan akan menimbulkan penghasilan yang dikenai pajak.
Masyarakat diimbau agar tidak mencampuradukkan kebijakan perpajakan dengan penilaian keagamaan mengenai ekonomi digital.
Ormas seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyampaikan pandangan bahwa kripto merupakan aset.
Kerangka Pelaporan Lintas Negara
Pemerintah Indonesia memperkuat kerja sama internasional demi memperketat pengawasan pajak di era digital.
Indonesia mengadopsi Crypto-Asset Reporting Framework yang dikembangkan oleh OECD.
Kerangka tersebut memungkinkan otoritas pajak antarnegara melakukan pertukaran informasi terkait aset kripto.
Pertukaran data pertama Indonesia melalui kerangka ini dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027.
Koordinasi erat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta OECD dibutuhkan untuk memastikan keamanan sistem.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






