Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan proses evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2027 dapat berjalan lebih cepat.

Pengajuan dokumen resmi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 1 Oktober 2026 hingga 15 November 2026 mendatang.

Perbaikan Evaluasi dan Pemerataan Kuota Tambang

Kebijakan ini diambil setelah pelaksanaan sebelumnya sempat menghadapi keterlambatan persetujuan serta penyesuaian target.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara meminta perusahaan tambang menyampaikan rencana produksi agar kebutuhan smelter terpantau.

Pemerintah berupaya menyelaraskan pemahaman dengan pemohon agar evaluasi tidak perlu memakan waktu hingga batas maksimum.

Pengaturan baru ini juga ditujukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha pertambangan berskala kecil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penyesuaian regulasi ini dirancang untuk menciptakan distribusi kesempatan yang lebih merata di sektor pertambangan.

Selama ini, kuota produksi dinilai cenderung terkonsentrasi pada korporasi besar saja.

Perusahaan dengan izin usaha pertambangan berskala kecil diharapkan dapat memperoleh ruang untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah menilai pelaku usaha tersebut juga berkontribusi positif bagi perekonomian domestik.

Ketentuan Teknis dan Evaluasi Berkelanjutan

Berdasarkan regulasi yang berlaku, permohonan RKAB tahunan dapat disampaikan paling cepat pada awal Oktober dan ditutup pada pertengahan November setiap tahunnya.

Perusahaan tambang diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan administratif serta teknis yang telah ditetapkan.

Persyaratan tersebut mencakup penyampaian data eksplorasi, bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak, laporan estimasi sumber daya, hingga peta digital rencana penambangan.

Selain itu, perusahaan harus menempatkan jaminan reklamasi serta memiliki Kepala Teknik Tambang yang berwenang.

Kementerian ESDM berharap perbaikan tata kelola ini dapat menghindarkan hambatan operasional seperti yang sempat terjadi sebelumnya.

Pemerintah terus memantau keseimbangan pasokan komoditas guna menjaga stabilitas industri pertambangan nasional secara keseluruhan.