Proporsi perkawinan anak di berbagai daerah Indonesia masih mencatatkan angka di atas 10 persen. Sejumlah wilayah bahkan menunjukkan angka yang cukup tinggi dalam data statistik terbaru.

Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti, menyatakan bahwa anak remaja perempuan masih sering luput dari perhatian program pembangunan.

Kelompok ini berada pada masa kritis yang menentukan masa depan mereka.

Angka Perkawinan Anak dan Tantangan Pendidikan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2025, proporsi perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 4,56 persen secara nasional.

Angka tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup jauh antarwilayah di tanah air.

Papua Selatan mencatatkan proporsi tertinggi sebesar 12,94 persen.

Wilayah lain yang menyusul adalah Papua Barat sebesar 12,25 persen, Nusa Tenggara Barat 11,31 persen, dan Sulawesi Barat 11,21 persen.

Sebaliknya, DKI Jakarta tercatat memiliki proporsi sebesar 0,86 persen. Persoalan ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus perkawinan anak belum merata secara nasional.

Selain perkawinan usia dini, hampir 20 persen anak perempuan pada kelompok usia SMA dan SMK belum mengenyam pendidikan.

Hambatan ini tidak hanya bersumber dari faktor budaya.

Kendala juga muncul dari keterbatasan sistem serta layanan yang belum mendukung kebutuhan mereka. Jarak sekolah yang jauh serta faktor keamanan turut membatasi keberlanjutan pendidikan.

Dampak perkawinan pada usia anak juga berkaitan erat dengan risiko kesehatan generasi masa depan. Keputusan menikah di usia muda memperbesar peluang anak mengalami stunting.

Keterbatasan kesempatan bagi remaja perempuan perlu diatasi dengan membuka ruang partisipasi. Mereka harus dilibatkan untuk menyampaikan perspektif dan gagasan dalam perumusan kebijakan.