Gerakan Nurani Bangsa mendesak pemerintah agar menetapkan status bencana nasional terhadap kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

Desakan tersebut disampaikan oleh kelompok etis non-partisan yang diinisiasi oleh sejumlah tokoh bangsa.

Tokoh-tokoh yang tergabung di antaranya Nyai Sinta Nuriyah Wahid, K. H. Mustofa Bisri alias Gus Mus, Franz Magnis Suseno, M.

Quraish Shihab, hingga Ignatius Kardinal Suharyo.

Negara didesak segera menetapkan status bencana nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Langkah tersebut dinilai penting agar hak-hak dasar warga negara yang terdampak bisa segera terpenuhi dengan cepat.

Selain itu, penanggulangan karhutla juga diharapkan bisa berjalan lebih serius, fokus, menyeluruh, serta terintegrasi.

Dorongan itu muncul atas pertimbangan masifnya kebakaran hutan yang telah berlangsung lama tanpa menunjukkan tanda perbaikan signifikan.

Kemaslahatan serta perlindungan warga negara harus menjadi landasan pijak sekaligus orientasi utama dalam penanganan bencana ini.

Pemerintah selaku penanggung jawab tertinggi diminta segera meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga terdampak.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, serta warga dengan kerentanan khusus.

Pemerintah juga harus memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan kepada pihak terduga pelaku kebakaran.

Sorotan khusus diarahkan kepada korporasi besar yang memiliki kewajiban dalam pencegahan kebakaran serta tanggung jawab lingkungan.

Pemerintah Pusat dan Daerah diminta memperbaiki komunikasi publik serta berhenti menyalahkan faktor alam.

Semua kebakaran hutan disebut selalu diawali dengan pembakaran yang disengaja untuk pembukaan lahan perkebunan besar.