Chairman of the Board Trustees Indonesian Business Council M. Arsjad Rasjid menyampaikan peringatan kepada pemerintah.

Ia menilai bahwa hambatan pada proses restitusi pajak berpotensi mengganggu arus kas operasional pelaku usaha.

Kelancaran permodalan bisnis dinilai menjadi kunci utama yang krusial untuk menjaga kelangsungan perusahaan.

Dampak keterlambatan pencairan dana tersebut dirasakan paling berat oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Industri padat karya serta lini bisnis dengan margin keuntungan tipis juga menghadapi risiko fatal akibat masalah ini.

Perusahaan berskala besar dengan margin tebal mungkin masih bisa mentoleransi gangguan permodalan sementara waktu.

Namun bagi pelaku usaha kecil, berhentinya putaran dana segar dapat langsung menghentikan kegiatan operasional mereka.

Otoritas perpajakan diharapkan mampu memprioritaskan kepastian permodalan dalam setiap regulasi yang diterbitkan.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi restitusi mencapai Rp198,71 triliun hingga September 2026.

Angka pengembalian tersebut mencakup Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, serta jenis pajak lainnya.

Pemerintah menyatakan tetap memprioritaskan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi sektor padat karya dan UMKM.