Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas'ud, memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Persidangan tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Selasa.

Ibnu membeberkan adanya pungutan fee percepatan haji yang mencapai nilai USD4.500 per jemaah.

Informasi mengenai pungutan biaya tersebut ia dapatkan dari seorang mantan honorer Kementerian Agama bernama Ridwan Kurniawan.

Dalam keterangannya, nilai fee percepatan yang diminta bervariasi tergantung pada jenis layanan pendaftaran jemaah.

Besaran fee tercatat senilai 2.500 untuk layanan tertentu hingga USD4.500 untuk kategori langsung berangkat.

Aliran Dana Fee Ditujukan untuk Orang Lantai Dua

Ketika didalami oleh jaksa penuntut umum mengenai peruntukan dana tersebut, saksi mengaku diarahkan untuk sebuah tim.

Berdasarkan pengakuan Ridwan kepada saksi, uang tersebut dikumpulkan untuk pihak yang berada di lantai dua gedung.

Pihak yang dimaksud merujuk pada lokasi di dalam gedung Kementerian Agama Republik Indonesia.

Meskipun demikian, saksi menyatakan bahwa Ridwan tidak menyebutkan nama spesifik atau jabatan orang tersebut.

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini melibatkan empat orang terdakwa.

Para terdakwa yang diproses hukum mencakup mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Selain itu, terdapat nama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex selaku mantan staf khusus.

Dua terdakwa lainnya adalah Direktur Operasional Maktour Ismail Adham serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI, kerugian keuangan negara akibat kasus ini mencapai Rp622.090.207.166,41.