Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster Keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia secara Ilegal atau Satgas P2BBL.

Kehadiran satgas khusus ini merupakan langkah tegas dalam merespons tingginya kasus penyelundupan benih bening lobster yang merugikan negara hingga Rp40 triliun setiap tahunnya.

Langkah Tegas Menjaga Potensi Kelautan Nasional

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa praktik ilegal tersebut turut menghambat pertumbuhan usaha budidaya lobster di dalam negeri.

Pembentukan lembaga ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026 untuk mengoptimalkan penegakan hukum.

Regulasi itu juga melibatkan koordinasi ketat antara kementerian, lembaga terkait, serta aparat penegak hukum di lapangan.

Potensi benih bening lobster di Indonesia sendiri diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun.

Wilayah sebarannya meliputi Nusa Tenggara Barat, pesisir selatan Jawa, hingga perairan Sumatra.

Selama ini, tingginya kebutuhan dari luar negeri serta disparitas harga menjadi pendorong utama maraknya penyelundupan.

Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap kekayaan sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan nelayan lokal.