Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir memaparkan arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam konferensi pers di Gedung Palapa Kemlu.

Pernyataan tersebut disampaikan beberapa jam setelah proses serah terima jabatan dengan Menteri Luar Negeri sebelumnya, yakni Sugiono.

Tata menegaskan bahwa pergantian menteri tidak mengubah arah dan semangat diplomasi yang telah berjalan sebelumnya.

Semangat yang sama kini mendasari langkah pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030.

Indonesia bertekad mendorong institusi tersebut agar tampil lebih efektif, representatif, transparan, serta demokratis.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah mengemban posisi serupa sebanyak empat kali pada masa lalu.

Keikutsertaan tersebut tercatat pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, serta terakhir 2019 hingga 2020.

Selain itu, Tata menyampaikan bahwa Indonesia saat ini juga duduk di UN Board of Auditors untuk rentang waktu 2026 hingga 2032.

Keberadaan di lembaga auditor tersebut bertujuan memperkuat aspek akuntabilitas serta transparansi di dalam tubuh PBB.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendorong reformasi sistem multilateral agar lebih berpihak kepada negara-negara berkembang.

Tata menilai sistem multilateral yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok negara-negara Global South.