Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mencairkan tunjangan profesi atau sertifikasi guru.

Hak para tenaga pendidik tersebut tercatat telah menunggak hingga tiga bulan di berbagai daerah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai keterlambatan pembayaran itu murni karena kendala birokrasi.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebelumnya sudah melayangkan surat permohonan pencairan anggaran ke Kemenkeu.

Namun sampai saat ini, dana tunjangan profesi dan sertifikasi para guru tersebut belum juga terbayarkan.

Pihak parlemen meminta Menteri Keuangan yang baru agar segera menelusuri berkas permohonan agar proses eksekusi langsung berjalan.

Persoalan ini dipastikan bukan karena ketiadaan alokasi dana karena anggarannya sudah disetujui setiap tahun.

Komisi X memberi tenggat waktu agar pencairan dana tersebut dapat diselesaikan paling lambat dalam satu minggu ke depan.

Kerumitan birokrasi dinilai tidak boleh sampai mengorbankan nasib serta kesejahteraan para guru di Indonesia.

Para menteri terkait juga diingatkan agar menjalankan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi sektor pendidikan.