Banyak pengendara sering menunda pengurusan balik nama kendaraan karena khawatir anggaran yang dikeluarkan terlalu besar.

Padahal, prosedur tersebut sangat penting agar data kepemilikan pada dokumen resmi negara berpindah secara sah dari pemilik lama.

Sebagian masyarakat juga kerap salah kaprah dan mengira seluruh proses pengalihan nama kendaraan kini sepenuhnya bebas biaya.

Faktanya, meski Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB untuk kendaraan bekas sudah digratiskan, pemilik tetap wajib membayar penerbitan dokumen baru.

Aturan pembebasan tersebut berlaku di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 12 ayat (1).

Berdasarkan aturan itu, objek BBNKB hanya dikenakan pada penyerahan pertama atau kendaraan baru.

Secara umum, pengurusan administrasi ini mencakup pembayaran pajak kendaraan, biaya penerbitan surat baru, hingga proses cek fisik.

Skenario pengurusan terbagi menjadi dua, yakni pendaftaran langsung dalam satu wilayah atau mutasi jika berbeda daerah.

Berikut adalah rincian estimasi biaya resmi yang perlu disiapkan untuk kendaraan roda dua atau tiga.

Biaya BBNKB II tercatat gratis bagi seluruh pemohon.

Sementara itu, Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB beserta opsennya disesuaikan dengan nilai jual pada lembar STNK.

Sumbangan Wajib Jasa Raharja atau SWDKLLJ ditetapkan sebesar Rp35.000.

Penerbitan STNK baru memerlukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp100.000.

Adapun biaya penerbitan TNKB atau pelat nomor baru dipatok Rp60.000.

Pemilik juga harus membayar biaya penerbitan BPKB baru sebesar Rp225.000.

Kendaraan yang dibeli dari luar daerah juga memerlukan tambahan biaya mutasi keluar sebesar Rp150.000.

Seluruh nominal PNBP tersebut mengacu secara resmi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020.