Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan jasa pertambangan yang terafiliasi dengan perusahaan tambang besar.

Langkah tersebut diambil untuk memperluas manfaat ekonomi bagi para pelaku usaha di daerah agar tidak hanya menjadi penonton dalam kegiatan industri.

Kebijakan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional HIPPI pada Senin (12/10/2026) setelah ditemukan banyaknya perusahaan besar yang membawa kontraktor dari Jakarta.

Tantangan Profesionalisme dan Risiko Kontrak

Bahlil menekankan bahwa para pelaku usaha daerah juga perlu meningkatkan kemampuan agar mampu memenuhi standar profesionalisme yang dibutuhkan.

Di sisi lain, Keputusan Menteri ESDM No. 365. K/MB.

01/MEM. B/2026 menimbulkan pertanyaan besar mengenai kelanjutan kontrak jasa pertambangan yang telah berjalan sebelumnya.

Risiko kontraktual tersebut disorot karena aturan baru tidak menjelaskan secara rinci masa transisi maupun status hukum dari kontrak yang sudah ditandatangani.

Meskipun demikian, pengecualian masih diberikan untuk penugasan pemerintah tertentu seperti pemenuhan kewajiban pasok domestik atau proyek strategis nasional.

Penggunaan anak perusahaan atau afiliasi pada sektor-sektor tersebut tetap memerlukan persetujuan resmi dari Kementerian ESDM.