Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Tanjung Puting menghadapi kendala serius setelah para relawan memilih menarik personel dari lapangan pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Keputusan tersebut diambil oleh relawan dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan dan Himpunan Pramuwisata Indonesia Kotawaringin Barat karena kemampuan pemadaman darat dinilai sudah tidak lagi memadai.

Perwakilan relawan, Moncos, menyampaikan bahwa tim telah berjibaku selama beberapa hari di zona inti kawasan konservasi yang sulit dijangkau.

Namun, upaya tersebut belum menghasilkan perubahan yang signifikan akibat keterbatasan tenaga serta dukungan operasional di lapangan.

Para relawan menegaskan bahwa penarikan personel ini bukan berarti bencana kebakaran telah berakhir.

Langkah itu justru menunjukkan perlunya intervensi yang jauh lebih besar dari pihak pemerintah untuk mengatasi skala kebakaran yang luas.

Desakan Pengerahan Water Bombing dan Bantuan Skala Besar

Melalui surat terbuka yang beredar di media sosial, relawan mendesak pemerintah untuk segera mengerahkan penanganan berskala besar.

Mereka meminta agar helikopter pemadam atau water bombing segera dioperasikan guna menjangkau titik api di zona inti.

Selain itu, relawan juga menuntut adanya tambahan anggaran serta logistik yang memadai untuk mendukung proses pemadaman di garis depan.

Kawasan yang terdampak kebakaran tersebut diperkirakan mencapai sekitar 54 ribu hektare.

Meski demikian, angka tersebut belum terverifikasi secara penuh dan masih dapat mengalami perubahan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen Suharyanto, menjelaskan bahwa kabut asap tebal menjadi hambatan utama dalam pengerahan bantuan udara.

Rendahnya jarak pandang membuat pengoperasian helikopter water bombing mengalami kendala di lokasi kebakaran.

Ancaman kebakaran ini menjadi perhatian serius karena Taman Nasional Tanjung Puting merupakan habitat penting bagi orangutan, bekantan, owa, serta beruang madu.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat langsung menggelar audiensi untuk mempercepat penggunaan dana darurat.

Pertemuan tersebut melibatkan berbagai instansi teknis guna memastikan tata kelola anggaran darurat berjalan akuntabel dan tepat sasaran.