Draf Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi mengubah aturan domestic market obligation.

Ketentuan tersebut mewajibkan pasokan domestik minimal 25 persen dari produksi kontraktor hulu migas.

Tanggapan Dewan Energi Nasional

Anggota Dewan Energi Nasional Muhammad Kholid Syeirazi menilai rumusan tersebut perlu dikaji.

Aturan itu dinilai dapat memengaruhi kepastian usaha para kontraktor kontrak kerja sama.

Ketentuan tersebut masih tercantum dalam daftar inventarisasi masalah yang disusun oleh pemerintah.

Target Penyelesaian DIM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan penyelesaian DIM rampung pada 22 Oktober 2026.

Pemerintah mempercepat konsolidasi antarkementerian untuk diserahkan kepada Presiden.

Pembahasan lanjutan bersama Dewan Perwakilan Rakyat akan disesuaikan dengan mekanisme legislasi yang berlaku.

Perubahan batas maksimal menjadi batas minimal dalam draf RUU Migas ini membuka kemungkinan pemerintah meminta alokasi melebihi 25 persen apabila kebutuhan domestik meningkat.

Ketentuan itu mengatur penerapan domestic market obligation untuk minyak bumi dan gas bumi dengan pengaturan teknis mengenai penyerahan serta imbalan yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah.

RUU Migas turut mengamanatkan pembentukan Badan Usaha Khusus Migas sebagai pemegang kuasa pertambangan dan pengelola alokasi produksi bagian negara.

Lembaga tersebut dirancang untuk mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan migas domestik dan pelaksanaan kewajiban domestic market obligation secara menyeluruh.

Selain itu, pemerintah pusat baru dapat menetapkan kebijakan dan kuota ekspor minyak maupun gas bumi setelah kebutuhan nasional benar-benar terpenuhi.

Ketentuan dalam draf tersebut juga mengatur penyusunan neraca minyak dan gas bumi untuk jangka waktu 10 tahun sebagai acuan perhitungan potensi, cadangan, produksi, serta kebutuhan riil nasional.

Menteri menyusun dan membuat neraca minyak bumi setelah terlebih dahulu memperhitungkan potensi, cadangan terbukti, produksi, dan kebutuhan riil minyak bumi dalam negeri berdasarkan Kebijakan Energi Nasional.

Neraca tersebut dibuat dan ditetapkan untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat dievaluasi setiap tahun oleh pemerintah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berharap pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dapat diselesaikan pada tahun ini agar aturan baru tersebut bisa diterbitkan sebelum akhir 2026.

Target tersebut masih bergantung pada penyelesaian daftar inventarisasi masalah dan proses pembahasan antarlembaga yang sedang berjalan.