Pembangunan Jalan Raya Pos atau Jalan Raya Anyer-Panarukan pada masa pemerintahan kolonial Herman Willem Daendels menyisakan catatan kelam bagi para pekerja.

Sejarawan Universitas Indonesia Prof. Djoko Marihandono menyebutkan bahwa proyek masa 1808 hingga 1811 tersebut menghabiskan anggaran sebesar 30 ribu ringgit.

Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai pengerjaan tahap pertama yang membentang dari Cisarua hingga Cirebon.

Para tenaga kerja di tahap awal ini menerima bayaran berupa uang, beras, serta garam.

Besaran upah yang diterima para pekerja disesuaikan dengan tingkat kesulitan medan jalur yang mereka kerjakan.

Pekerja yang membuka jalur dari Rajamandala ke Bandung memperoleh 6 ringgit karena adanya medan Cipatat yang cukup menantang.

Sebaliknya, jalur dari Bandung menuju Parakan Muncang hanya menghasilkan 1 ringgit per orang akibat kontur jalannya yang datar.

Pekerja di bagian Cisarua hingga Cirebon mayoritas bukan penduduk lokal sekitar, melainkan didatangkan dari Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Pekerjaan kemudian berlanjut ke tahap kedua yang mencakup wilayah Cirebon, Surabaya, hingga Panarukan.

Pemerintahan Daendels memanggil 34 bupati dari Jawa Timur serta Jawa Tengah untuk meneruskan proyek pembangunan jalur tersebut.

Karena kas pemerintah saat itu kosong, sistem kerja diubah menjadi gotong royong di bawah arahan langsung para bupati.

Situasi inilah yang memicu penderitaan bagi masyarakat karena tekanan yang datang dari para bupati mereka sendiri.

Proyek dari Surabaya hingga Panarukan tetap dipaksakan berjalan demi kebutuhan ekonomi dan pembuatan kapal.

Kayu jati dari kawasan tersebut sangat dibutuhkan untuk membangun kapal baru setelah armada pemerintah habis disikat oleh Inggris.