Pemerintah menjalankan penyesuaian mekanisme perpajakan yang mencakup perdagangan elektronik dan transaksi digital lintas negara. Kebijakan ini juga meliputi rencana pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

Kementerian Keuangan menegaskan bahwa langkah tersebut bukan jenis pajak baru. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas cakupan pemungutan dan menyesuaikan administrasi dengan perubahan ekonomi.

Pajak Marketplace dan Transaksi Digital

Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan pemungutan PPh Pasal 22 terhadap penghasilan pedagang dalam negeri di marketplace mulai 1 Oktober 2026.

Pelaksanaannya melibatkan empat penyelenggara perdagangan elektronik yang telah ditetapkan.

Perusahaan tersebut meliputi Shopee International Indonesia, Global Digital Niaga Tbk, Tokopedia, dan Ecart Webportal Indonesia. Penunjukan itu didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak pada 24 September 2026.

Selain itu, pemerintah mulai memberlakukan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri pada 25 September 2026. Sistem ini digunakan untuk memungut PPN atas transaksi digital luar negeri.

Persiapan Cukai Minuman Manis

Pemerintah turut mempersiapkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan yang ditargetkan berlaku pada semester II-2027. Aturan pelaksanaan serta besaran tarifnya masih dalam tahap pembahasan.

Target penerimaan dari kebijakan cukai tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp1,7 triliun. Pemerintah masih melengkapi ketentuan teknis sebelum kebijakan ini resmi diberlakukan.