Ketua Kelompok Fraksi Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, memberikan penjelasan penting.

Ia menegaskan bahwa usul pembentukan panitia khusus untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bukanlah sikap resmi partai.

Menurut Khozin, gagasan yang disampaikan oleh rekannya di komisi tersebut murni bersifat pribadi.

Selain itu, pandangan tersebut dinilai masih bersifat normatif sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang ada.

Kajian Internal dan Dinamika Politik

Saat ini, Fraksi PKB masih melakukan pengkajian mendalam terhadap putusan lembaga peradilan konstitusi tersebut.

Pihak fraksi menyatakan masih menunggu salinan resmi putusan untuk dilakukan kalkulasi yang matang.

Di sisi lain, usulan pembentukan panitia khusus sebelumnya disuarakan oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Eka Widodo.

Eka mendorong agar lembaga legislatif menghormati putusan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan.

Meskipun demikian, Khozin menyebutkan bahwa dinamika terkait wacana tersebut masih akan terus berjalan seiring waktu.

Aturan Pembentukan Pansus di DPR

Lebih lanjut, regulasi mengenai pembentukan panitia khusus diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pansus merupakan lembaga bersifat sementara atau ad hoc yang dibentuk untuk menangani isu nasional yang penting serta kompleks.

Berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, pansus dibentuk melalui Rapat Paripurna dengan jumlah anggota maksimal 30 orang yang komposisinya didasarkan pada perimbangan jumlah anggota setiap fraksi di parlemen.