Pemerintah Maladewa memutuskan untuk menunda pemberlakuan pajak baru sebesar 17 persen yang menyasar para agen perjalanan serta operator tur asing.

Kebijakan tersebut diundur menyusul gelombang penolakan serta lobi intensif dari sektor pariwisata Britania Raya terhadap otoritas setempat.

Menteri Pariwisata dan Penerbangan Sipil Maladewa, Mohamed Ameen, mengungkapkan penundaan ini dalam acara Maldives National Tourism Day 2026.

Jadwal implementasi pajak yang semula ditetapkan pada 1 Oktober 2026 kini resmi diundur menjadi tanggal 1 April 2027 mendatang.

Asosiasi Agen Perjalanan Britania Raya menyambut baik kabar penundaan tersebut meski masih terus mendesak konfirmasi tertulis secara resmi.

Aturan perluasan Goods and Services Tax itu mewajibkan seluruh operator tur internasional untuk mendaftar ke kantor pajak lokal Maladewa.

Mereka dikenakan tarif sebesar 17 persen atas margin serta komisi yang diperoleh dari penjualan berbagai produk wisata.

Direktur Hubungan Industri ABTA, Susan Deer, menegaskan bahwa penundaan ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha perjalanan.

Pihaknya kini masih berupaya mengupayakan konfirmasi formal terkait penundaan ini serta langkah-langkah selanjutnya dari otoritas terkait.

Sebelumnya, kritik utama ditujukan pada penetapan kebijakan yang dinilai mendadak tanpa adanya konsultasi awal dengan industri internasional.