Pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden yang mengatur pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

Konsorsium pemilik saham PT Kereta Cepat Indonesia China tersebut dialihkan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyelesaian kewajiban keuangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani menyatakan regulasi tersebut akan menjadi landasan hukum.

Perpres itu sekaligus mengatur penyelesaian kewajiban keuangan proyek secara menyeluruh serta dilakukan secara hati-hati.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan landasan hukum tersebut mengenai keberlanjutan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Evita menyampaikan penjelasan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat.

Dalam penyusunan rancangan perpres itu, Kemenkeu berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait.

Instansi tersebut antara lain Kementerian Perhubungan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Pengelola Investasi Danantara.

Regulasi tersebut akan memberikan kepastian hukum mengenai pembagian peran, hak, dan kewajiban masing-masing pihak secara transparan.

Dengan demikian, proses pengalihan saham dapat berjalan dengan landasan hukum yang jelas.

Sementara itu, pengelolaan Whoosh dipastikan tetap berlangsung secara profesional, akuntabel, serta terintegrasi.

Pemerintah berpegang pada dua prinsip utama dalam menangani keberlanjutan proyek kereta cepat tersebut.

Prinsip pertama adalah memastikan layanan Whoosh tetap berjalan dengan baik bagi mobilitas masyarakat.

Prinsip kedua adalah menjaga kewajiban keuangan dari proyek ini agar dikelola secara terukur.

Pengelolaan tersebut dilakukan tanpa mengganggu kesehatan APBN maupun keberlangsungan layanan transportasi.