Palang Merah Indonesia DKI Jakarta sedang menelusuri peredaran dokumen permintaan sumbangan Bulan Dana PMI yang ditujukan kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketua PMI DKI Jakarta Beky Mardani menegaskan bahwa organisasinya tidak pernah menerbitkan edaran yang menetapkan besaran nominal donasi tertentu.

Pihaknya kini tengah mengumpulkan laporan dari seluruh pengurus PMI di tingkat kota guna memeriksa keaslian serta status dokumen yang sempat menuai sorotan publik tersebut.

Beky memastikan bakal meminta penarikan dokumen jika edaran yang mencantumkan nominal sumbangan itu terbukti benar-benar beredar di lapangan.

Ia kembali mengingatkan bahwa seluruh penggalangan dana melalui Bulan Dana PMI wajib berjalan murni atas dasar sukarela dan tanpa unsur paksaan apa pun.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa segala bentuk pungutan PMI di wilayah Jakarta tidak diperbolehkan sama sekali.

Pramono menegaskan status sukarela tidak bisa dijadikan alasan untuk menarik sumbangan dari ASN karena fasilitas bagi PMI sudah dipenuhi pemerintah daerah.