Upaya Indonesia mencari pasokan minyak mentah dengan harga kompetitif menghadapi tantangan berat.

Negara ini dihadapkan pada dua risiko utama berupa lonjakan biaya logistik dan potensi sanksi ekonomi.

Beban Logistik dan Sanksi Impor

Pakar Ekonomi dan Energi Universitas Padjadrangan Yayan Satyakti menyebutkan penghematan harga pembelian belum tentu menghasilkan efisiensi.

Seluruh biaya pengadaan perlu diperhitungkan secara cermat agar tidak menimbulkan kerugian.

Persoalan tersebut muncul ketika Indonesia mencari alternatif pasokan akibat konflik di Timur Tengah.

Konflik tersebut menyebabkan hilangnya sekitar 25% sumber impor minyak mentah nasional.

Penilaian harga minyak tidak cukup hanya mengacu pada harga jual di pelabuhan asal.

Perhitungan juga harus mencakup ongkos pengiriman serta efisiensi pengolahan di kilang.

Pasokan dari kawasan Atlantik dapat memberikan keuntungan melalui hasil pengolahan bernilai tinggi.

Namun harga pembelian yang menarik bisa kehilangan keunggulannya apabila ongkos pengiriman meningkat.

Kenaikan biaya logistik diperkirakan menambah total biaya impor minyak hingga Rp6,42 triliun pada 2027.

Akumulasi tambahan tagihan impor diproyeksikan mencapai Rp34,7 triliun untuk periode 2027 sampai 2030.

Tantangan Pembelian Minyak Rusia

Pembelian minyak mentah Rusia turut berpotensi menimbulkan konsekuensi dari kebijakan sanksi Amerika Serikat.

Minyak jenis Urals ditawarkan dengan diskon menarik di kisaran batas atas harga price cap G7.

Rancangan undang-undang sanksi Amerika Serikat mewacanakan tarif tambahan hingga 500% bagi negara pembeli.

BPS mencatat Indonesia mengimpor minyak bumi berkode HS 27090010 dari Rusia sebanyak 103.669 metrik ton pada Juni 2026.

Nilai transaksi tersebut mencapai US$75,34 juta atau setara dengan sekitar Rp1,36 triliun.

Pemerintah kini terus mengubah strategi pencarian pasokan guna menjaga ketersediaan stok nasional.

Pertamina aktif mencari negara dengan kelebihan pasokan dan melakukan pembelian secara langsung.