Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang meminta agar surat izin mengemudi dengan masa berlaku habis bisa diperpanjang kembali.

Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut diajukan oleh seorang warga bernama Jangkung Sido Sentosa.

Pemohon mempermasalahkan aturan yang mengharuskan pemilik membuat penerbitan baru ketika SIM miliknya melewati masa berlaku.

Gugatan tersebut tercatat secara resmi dalam Permohonan Nomor 310/PUU-XXIV/2026.

Alasan Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Pemohon

Mahkamah menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa majelis hakim tidak mendapati keterkaitan logis antara hak konstitusional pemohon dan kerugian akibat norma undang-undang.

Norma hukum yang diuji dinilai tidak menghalangi hak pemohon untuk memperpanjang dokumen berkendara tersebut sebelum habis masa berlakunya.

Saldi menyampaikan keterangan tersebut dalam sidang Pengucapan Putusan Nomor 310/PUU-XXIV/2026.

Aturan yang diuji mencakup Pasal 85 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Ketentuan itu mengatur bahwa dokumen berkendara perseorangan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Pemohon sebelumnya meminta agar masa tenggang satu tahun tetap diizinkan untuk memperpanjang dokumen yang sudah mati.

Namun dengan putusan ini, permohonan untuk mengubah makna frasa tersebut resmi dinyatakan tidak dapat diterima.