Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia mengusulkan agar komoditas timah nasional wajib diperdagangkan melalui Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat pengaruh Indonesia dalam menentukan pembentukan harga logam timah di tingkat internasional.

Usulan ini didasari posisi Indonesia sebagai pemasok sekitar 20% kebutuhan logam timah dunia serta produsen terbesar kedua di global.

Berdasarkan catatan Perhapi, cadangan logam timah di dalam negeri mencapai 2 juta metrik ton atau setara dengan 17% dari total cadangan global.

Kendati demikian, belum ada kepastian resmi mengenai penerapan kewajiban transaksi mineral tersebut karena pemerintah masih mengkaji mekanismenya.

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan masih menunggu arahan pemerintah terkait penentuan cakupan komoditas serta ketentuan kewajiban transaksinya.

PT Timah Tbk diproyeksikan menjadi salah satu pelaku awal yang memasukkan komoditas tersebut ke bursa secara bertahap.

Kesiapan Regulasi dan Uji Coba PT Timah

Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa tata cara serta tahapan perdagangan di bursa tersebut akan ditetapkan melalui keputusan resmi dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur serta pelaku pasar.

Peraturan OJK No. 16/2026 juga mengatur penyelenggaraan bursa secara bertahap demi memastikan kelancaran transaksi di masa mendatang.

Sementara itu, PT Timah Tbk menargetkan uji coba penjualan timah untuk pasar domestik melalui bursa tersebut pada Desember 2026.

Pelaksanaan awal ini dilakukan secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sebelum merambah pasar yang lebih luas.

Dari sisi produksi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mencatat bahwa produksi logam timah nasional pada tahun 2025 mencapai 55.040 metrik ton.

Angka tersebut kemudian diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 65.860 metrik ton pada sepanjang tahun 2026.