Otoritas Jasa Keuangan mengarahkan dana hasil demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia guna memperkuat pengembangan bursa.

Dana tersebut juga difokuskan untuk mengoptimalkan fungsi self-regulatory organization serta infrastruktur dan teknologi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan hal itu pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Setiap pemegang saham signifikan wajib memberikan nilai tambah bagi percepatan operasional BEI.

Pemegang saham baru juga perlu memiliki business plan bersama manajemen BEI.

Rencana bisnis itu diarahkan untuk mempercepat penguatan fungsi pengaturan, pengawasan, serta penegakan aturan.

Perubahan struktur kepemilikan ini tidak hanya bertujuan menambah modal.

Langkah tersebut diharapkan memberi ruang lebih besar bagi bursa untuk melakukan modernisasi.

Calon pemegang saham dengan kepemilikan hingga 5% tidak memerlukan persetujuan OJK.

Kepemilikan di atas 5% mewajibkan calon pemegang saham mengajukan permohonan dan memperoleh izin OJK.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 menyebut sejumlah institusi yang berpotensi menjadi pemegang saham BEI.

Institusi tersebut meliputi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga BP Danantara.

Peluang kepemilikan saham itu juga terbuka bagi badan lain termasuk perusahaan swasta besar.

Hasan Fawzi menyatakan belum ada pihak yang secara resmi mengajukan minat menjadi pemegang saham BEI.

Proses demutualisasi saat ini masih berada pada tahap persiapan korporasi.

Tahap tersebut mencakup penyesuaian peraturan internal serta anggaran dasar.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyebut pembahasan pembelian saham berada pada kisaran 5% hingga 10%.

Rosan membantah kabar mengenai rencana kepemilikan saham BEI hingga mencapai 40%.

Landasan hukum demutualisasi BEI mengacu pada UU No. 4 Tahun 2026.

Aturan lanjutan tertuang dalam POJK No. 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.