Pemerintah bersama DPR RI resmi mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Aturan tersebut mengatur ekosistem transportasi berbasis platform digital termasuk ojek online.

Aturan Komisi dan Pendapatan Driver

Regulasi baru ini menetapkan batas maksimal komisi aplikator sebesar 8 persen.

Mitra pengemudi kini berhak mendapatkan pendapatan bersih minimal 92 persen.

Kementerian Perhubungan ditugaskan mengawal penerapan tarif serta biaya platform tersebut.

Status UMKM dan Jaminan Sosial

Para pengemudi ojek online juga diakui secara resmi sebagai pelaku usaha mikro.

Pengemudi berhak mengakses pembiayaan bersubsidi dan pelatihan melalui program UMKM.

Selain itu, pengemudi mendapatkan perlindungan kerja berupa jaminan kecelakaan dan kematian.

Sementara itu, layanan pengantaran barang dan makanan diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memastikan penghasilan yang layak serta perlindungan risiko.

Pengemudi ojek online juga dapat memanfaatkan akses modal tanpa agunan menggunakan sistem penilaian kredit inovatif melalui SAPA UMKM.

Selain itu, pengemudi dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun dibebaskan dari pajak penghasilan.

Pemerintah membentuk sekretariat bersama dan satuan tugas lintas kementerian guna memastikan seluruh kebijakan berjalan selaras dan tuntas akhir tahun.