Otoritas Jasa Keuangan memberikan penjelasan terkait kebijakan laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan yang tidak mencantumkan utang di bawah nominal Rp1 juta.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk mendukung program prioritas pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Pembiayaan OJK Agusman menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan tetap memiliki instrumen lain untuk menilai kelayakan debitur.

Perusahaan pembiayaan bisa memanfaatkan alternative credit scoring dalam menganalisis kemampuan bayar calon peminjam.

Agusman menyebutkan penyesuaian kebijakan pencairan maupun batas plafon kredit merupakan bagian dari strategi bisnis masing-masing perusahaan.

Meski demikian, setiap perusahaan pembiayaan tetap harus mempertimbangkan profil dan risiko secara matang.

Lembaga pembiayaan didorong agar melakukan analisis kemampuan bayar secara prudent untuk pembiayaan bernilai kecil.

OJK juga menanggapi potensi risiko dari kebijakan ini yang diterapkan bersamaan dengan penyesuaian batas pendanaan pinjaman daring.

Pentingnya penguatan manajemen risiko ditekankan guna menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat.

OJK terus memantau perkembangan kualitas pembiayaan untuk memastikan kondisi industri tetap berkelanjutan.

Agusman menambahkan bahwa OJK senantiasa mengawasi perkembangan kualitas pembiayaan secara berkala guna memastikan sektor industri perusahaan pembiayaan dapat terus berjalan dengan sehat dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi yang ada.