Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kunjungan dari delegasi Judicial Appointments Commission Malaysia pada tanggal 5 hingga 6 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta dan Megamendung, Bogor, untuk membahas sistem pendidikan serta pengembangan kompetensi hakim.

Delegasi Malaysia dipimpin oleh Setiausaha Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman Malaysia Hamzah bin Ishak.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari pengelolaan pendidikan hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Malaysia menjadikan pengalaman peradilan Indonesia sebagai rujukan dalam pembangunan akademi kehakiman mandiri.

Hal tersebut disampaikan Hamzah karena melihat sistem pengembangan pendidikan peradilan Indonesia berjalan sangat baik.

Di Kampus BSDK Mahkamah Agung RI di Megamendung, delegasi meninjau fasilitas pendidikan yang berdiri di lahan seluas sekitar 8 hektare.

Fasilitas tersebut dirancang untuk mendukung pendidikan, pembentukan karakter, serta pengembangan profesionalitas aparatur peradilan.

Hakim Yustisial BSDK Mahkamah Agung RI Syihabuddin memaparkan program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu yang berlangsung selama 48 minggu.

Program tersebut mencakup Diklat I, Magang I, Diklat II, dan Magang II.

Formasi rekrutmen terakhir program tersebut mendidik sebanyak 1.436 calon hakim.

Materi pendidikan mencakup integritas, teknis yudisial, penyusunan putusan, serta pemanduan mentor dan tutor.

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Sunarto menjelaskan bahwa rekrutmen hakim karier dilakukan lewat seleksi CPNS dan jalur PNS internal.

Peserta yang lolos harus mengikuti pendidikan calon hakim dan pemagangan sebelum diangkat melalui Keputusan Presiden.

Sunarto juga menjelaskan bahwa seleksi calon Hakim Agung melibatkan Komisi Yudisial serta Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia turut menjalankan sertifikasi khusus guna meningkatkan kompetensi hakim pada perkara tertentu.

Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Sahlanudin menyampaikan bahwa pengelolaan aparatur peradilan diarahkan pada sistem merit yang terintegrasi.

Mustamin dari Direktorat Jenderal Badilum menjelaskan bahwa promosi dan mutasi hakim menggunakan Rapor Hakim.

Rapor tersebut memadukan unsur kinerja, disiplin, prestasi, pengembangan diri, data SIPP, dan rekam jejak integritas.

Irwanto memaparkan pengembangan kompetensi hakim lewat pembelajaran campuran berbasis Badilum Learning Center.

Sistem tersebut dimanfaatkan untuk mengukur hasil serta dampak pembelajaran bagi para hakim peradilan umum.