Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan memicu lonjakan polusi udara hingga tingkat berbahaya di Kota Pekanbaru, Riau, pada Rabu (7/10/2026).

Kondisi tersebut turut melumpuhkan jarak pandang hingga menjadi kurang dari 1 kilometer di wilayah setempat.

Lonjakan polusi udara di ibu kota Provinsi Riau ini mencatatkan konsentrasi partikulat halus PM2,5 hingga menyentuh angka 251,4 µg/m³.

Sejumlah lokasi vital seperti kawasan Jembatan Siak III tampak terselimuti jelak asap pekat secara menyeluruh.

Penanganan Darurat Kesehatan dan Pembagian Masker

Merespons situasi darurat kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Riau menurunkan 95 personel gabungan dari Tim Krisis serta akademisi.

Petugas mendistribusikan 5.000 lembar masker gratis di lima titik padat aktivitas warga.

Penyiangan masker yang melibatkan 64 mahasiswa dipusatkan di Bundaran Zapin, Simpang Tiga, Simpang Lampu Merah SKA, Pasar Pagi Arengka, dan Melur Sukajadi.

Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengimbau seluruh warga agar membatasi mobilitas di luar ruangan.

Warga juga diminta menjaga hidrasi tubuh dengan minum air putih minimal delapan gelas sehari.

Masyarakat dianjurkan segera mendatangi fasilitas medis jika mengalami gangguan pernapasan akibat paparan polutan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, menyatakan bahwa pembagian masker ini merupakan instruksi langsung dari Pelaksana Tugas Gubernur Riau.

Instansi kesehatan memperingatkan ancaman paparan Infeksi Saluran Pernapasan Akut akibat penurunan kualitas udara yang ekstrem.

Desakan Sanksi untuk Sekolah yang Langgar Aturan

Di sisi lain, pelanggaran terhadap aturan Pembelajaran Jarak Jauh memicu reaksi keras dari kalangan legislatif Pekanbaru.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri mendesak Dinas Pendidikan menjatuhkan tindakan tegas bagi sekolah yang tetap menggelar pembelajaran tatap muka.

Desakan tersebut muncul setelah unit persekolahan TK, SD, dan SMP Islam As-Shofa di Jalan Tuanku Tambusai Ujung terbukti masih menyelenggarakan PTM.

Aktivitas tersebut berlangsung di tengah situasi udara yang tidak sehat sehingga menimbulkan kegelisahan bagi para orang tua murid.

DPRD menegaskan bahwa instruksi PJJ berlandaskan pertimbangan keselamatan dan perlindungan kesehatan anak-anak.

Wali murid juga menyesalkan sikap tidak patuh pengelola sekolah terhadap keputusan resmi Dinas Pendidikan.