Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkap perannya dalam pelaksanaan program Satu Data Indonesia. Peran utama kementerian ini adalah menjembatani data antar instansi pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan sistem penghubung tersebut dinamakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Program ini bukan memindahkan data dari semua kementerian dan lembaga ke satu tempat.

Sistem ini memberikan jalur agar data-data dari berbagai kementerian bisa saling berinteraksi. Kementerian bertugas membuat jalur penghubung agar setiap data bisa terkoneksi dengan baik.

Meutya menyebut Portal Perlindungan Sosial digital sebagai salah satu contoh eksekusi jembatan data antar instansi. Data instansi tetap berada di sektornya masing-masing tanpa dipindahkan.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Regulasi baru ini mengatur tata kelola data pemerintah secara menyeluruh.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan penyelenggaraan program ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Orkestrasi program tersebut dipimpin langsung oleh Bappenas.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia nantinya akan berada di bawah Presiden. Undang-undang ini juga mengatur manajemen data, siklus, hingga standar keamanan.