Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memasang target agar seluruh jalan tol bersih dari kendaraan over dimension over load pada awal tahun 2027.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infra, Nazib Faizal, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2027.

Berdasarkan data yang diterima pihak kementerian, satu dari setiap empat truk yang beroperasi tercatat melakukan pelanggaran aturan ODOL.

Pemerintah mencatat ruas Jalan Tol Cikampek memiliki tingkat kejadian yang cukup tinggi, di mana kasus truk patah as menjadi salah satu insiden yang paling sering ditemukan.

Kebijakan Zero ODOL ini sendiri sempat mengalami beberapa kali penundaan dari target awal yang dicanangkan pada tahun 2017 dan 2019 silam.

Untuk mendukung penegakan aturan tersebut, Korlantas Polri telah menyiapkan kendaraan khusus berteknologi kamera ANPR serta sistem WIM yang terintegrasi ETLE Nasional.

Kementerian Perhubungan mencatat proses integrasi data angkutan barang dan logistik untuk persiapan kebijakan ini telah mencapai angka 98 persen.

Sementara itu, Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan kesiapan untuk menambah sepuluh titik weigh in motion demi memperketat pengawasan di jalan tol.