Partai Gerindra memberikan imbauan kepada seluruh elemen masyarakat agar bersikap bijak dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan tersebut berkaitan dengan gugatan atas syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan umum sebelumnya.

Alasan Gerindra Minta Publik Hentikan Spekulasi

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyatakan partainya tidak ingin polemik tersebut berlarut-larut di tengah masyarakat.

Menurutnya, berbagai spekulasi hukum terhadap posisi wakil presiden justru berisiko mengganggu stabilitas ekonomi serta iklim investasi.

Gerindra menilai bahwa kedewasaan berpolitik menuntut setiap pihak untuk menghormati koridor hukum yang berlaku.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah membacakan putusan nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mendiskualifikasi Gibran.

Sugiat Santoso menuturkan bahwa para aktor politik harus mampu melanjutkan langkah dan menyalurkan energi kritis ke jalur pengawasan kebijakan.

Perbedaan pandangan politik dinilai sebagai hal yang wajar selama diselesaikan melalui koridor dan waktu yang telah ditetapkan undang-undang.