Aturan Pasal 18 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 mendadak menuai sorotan tajam dari kalangan hukum.

Regulasi tersebut dinilai secara khusus dirancang untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden.

Kritik ini mencuat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan gugatan keabsahan syarat pendidikan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak terdapat bukti ijazah luar negeri yang setara tingkat sekolah menengah.

Pendaftaran pencalonan sebelumnya hanya menyertakan dokumen berupa transkrip nilai serta lembar kehadiran proses belajar.

Lembaga peradilan konstitusi menilai lembar kehadiran tersebut bukan merupakan dokumen resmi bukti kelulusan satuan pendidikan.

Pengecualian Syarat Dokumen Kelulusan

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1, setiap pendaftar wajib menyerahkan bukti kelulusan yang telah dilegalisasi instansi berwenang.

Namun, pengecualian diatur secara spesifik pada ayat berikutnya dalam aturan penyelenggara pemilu tersebut.

Pasal 18 ayat 3 menyatakan kewajiban bukti kelulusan dikecualikan bagi kandidat yang tidak mempunyai bukti setingkat sekolah menengah asing.

Pengecualian itu berlaku apabila bakal calon presiden atau wakil presiden telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Tim kuasa hukum pemohon menilai ketentuan pengecualian itu sengaja diselundupkan untuk meloloskan kandidat tertentu.

Langkah tersebut dituding sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan serta asas kejujuran penyelenggaraan pemilu.