Bambang Widjojanto menyampaikan kritik tajam terkait ketentuan hukum yang berlaku dalam proses pencalonan wakil presiden sebelumnya.

Ia menyoroti Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur syarat pencalonan peserta pemilihan umum.

Menurutnya, aturan tersebut sengaja diloloskan untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Kritik Aturan Pemilu

Kubu Denny Indraya Cs menilai KPU telah melakukan pelanggaran terhadap asas-asas pemilu yang jujur dan adil.

Selain itu, Bambang menyebut ada tindakan sengaja untuk tidak membuka akses dokumen ijazah agar publik tidak dapat melakukan verifikasi.

Badan Pengawas Pemilu disebut turut membenarkan adanya ketidakterbukaan akses terhadap dokumen ijazah tersebut.

Penyelundupan pasal tersebut dinilai sebagai operasi senyap yang mengindikasikan terjadinya praktik kecurangan pemilu.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan bahwa gugatan keabsahan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima.

Meski demikian, Mahkamah menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara sekolah menengah atas.

Hakim MK Arsul Sani menyampaikan dokumen yang diajukan bukan merupakan bukti kelulusan yang sah.