United Company Rusal saat ini masih menantikan penerbitan izin usaha pertambangan jalur prioritas dari pemerintah.

Izin tersebut diperlukan untuk menggarap proyek hilirisasi bauksit terintegrasi di Indonesia.

Proses Harmonisasi Regulasi Hilirisasi Bauksit

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Cecep Mochammad Yasin, mengonfirmasi kabar tersebut.

Ia menyebutkan bahwa Rusal termasuk salah satu entitas yang diproyeksikan menerima persetujuan izin secara khusus.

Namun, penerbitan izin tersebut masih tertahan karena pemerintah harus menyelesaikan penyesuaian regulasi turunan.

Mekanisme pemberian izin khusus ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.

Pemerintah Indonesia terus mendorong investor asing untuk mengembangkan investasi pertambangan hingga ranah pengolahan akhir.

Langkah itu bertujuan untuk memangkas ketergantungan nasional terhadap pasokan impor.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyiapkan regulasi baru guna menjamin transparansi serta akuntabilitas tata kelola.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Rusal akan membangun proyek bauksit terintegrasi di kawasan Kalimantan.

Perusahaan asal Rusia itu bekerja sama dengan mitra lokal dalam menjalankan proyek tersebut.

Proses perizinan proyek hilirisasi ini dilaporkan telah memasuki tahap akhir.

Pihak Rusal menilai pengerjaan kompleks bauksit-alumina di Indonesia sebagai bagian dari strategi diversifikasi.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kerja sama pengolahan mineral bersama entitas global berjalan dengan baik.

Kemitraan investasi tersebut dipastikan melibatkan kelompok bisnis dalam negeri untuk membangun fasilitas pengolahan.