Beijing melakukan perombakan politik penting menjelang Kongres Nasional Partai Komunis ke-21 yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027.

Hu Changsheng resmi ditunjuk sebagai Sekretaris Partai Komunis China yang baru untuk Wilayah Otonom Tibet.

Ia menggantikan Wang Junzheng yang telah memegang posisi tersebut sejak tahun 2021.

Fokus Keamanan dan Kebijakan Etnis

Pergantian kepemimpinan ini berkaitan erat dengan pengetatan keamanan perbatasan, integrasi ekonomi, dan kebijakan etnis.

Langkah tersebut mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk memastikan loyalitas politik yang mutlak dari para pejabat di lapangan.

Peneliti senior Studi Tibet Modern Robert Barnett menyatakan bahwa prioritas utama Beijing adalah keamanan nasional dan loyalitas ideologis.

Isu Sensitif Suksesi Dalai Lama

Poin paling sensitif dalam kalkulasi politik ini adalah masalah suksesi Dalai Lama.

Beijing menolak posisi bahwa reinkarnasi Dalai Lama dapat ditentukan di luar Tiongkok.

Pemerintah China menegaskan bahwa proses tersebut wajib mematuhi prosedur keagamaan yang diakui oleh negara.

Penguatan Pengawasan dan Kerangka Hukum

Hu Changsheng mewarisi aparatur birokrasi yang telah diperluas secara signifikan oleh pendahulunya, termasuk penempatan ribuan kader di desa-desa untuk pengawasan akar rumput.

Selain itu, lingkungan kebijakan semakin diperketat dengan berlakunya Undang-Undang Promosi Persatuan dan Kemajuan Etnis pada pertengahan 2026.

Anggota Komite Tetap Politbiro Wang Huning juga menyerukan agar Buddhisme Tibet terus diarahkan agar beradaptasi dengan masyarakat sosialis.

Organisasi advokasi mencatat bahwa sebagian besar posisi senior di lembaga partai, pemerintahan, dan keamanan di Tibet kini dipegang oleh pejabat non-Tibet.

Para pengkritik menilai rangkaian kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat asimilasi budaya serta mengikis otoritas keagamaan independen.