Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau para pejabat negara yang baru dilantik untuk segera menuntaskan kewajiban pelaporan harta kekayaan.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul perombakan kabinet serta pelantikan sejumlah pejabat tinggi oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pelaporan LHKPN merupakan instrumen penting dalam pencegahan korupsi.

Berdasarkan ketentuan terbaru, LHKPN wajib disampaikan paling lambat dua bulan sejak pengangkatan atau berakhirnya masa jabatan.

Kepatuhan ini tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan wujud nyata komitmen transparansi kepada masyarakat.

KPK juga mengajak publik untuk memanfaatkan keterbukaan informasi ini guna mengawal integritas para penyelenggara negara.

Lebih lanjut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan bahwa penyampaian laporan tidak hanya soal memenuhi syarat administratif semata.

Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban moral serta transparansi kepada masyarakat yang telah memberikan amanah.

Data kekayaan yang dilaporkan juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk melihat kewajaran perubahan harta selama menjabat.

KPK menegaskan bahwa laporan harus disampaikan secara benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya agar pengawasan berjalan efektif.