"Karena ini sudah dipercayakan kepada Mahkamah, biar Mahkamah yang memutuskan," tegas Saldi.

"Apa pun yang diputuskan nanti, itulah putusan yang berdasarkan fakta-fakta yang bisa kami ambil dalam persidangan ini," ia menambahkan, menutup ruang spekulasi yang tidak berdasar dan mengajak masyarakat untuk dewasa dalam menerima hasil akhir proses hukum.

Pesan ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat digital saat ini, di mana narasi hukum seringkali dibajak oleh kepentingan sesaat atau kampanye hitam yang tidak berdasar. Kematangan berdemokrasi diuji justru pada momen-momen seperti ini: kemampuan untuk menunggu, mempercayai proses, dan menghormati lembaga negara yang bekerja sesuai koridor konstitusi.

Menunggu Detik-Detik Penentuan

Kini, seluruh mata tertuju pada Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat. Tanggal 5 hingga 6 Oktober 2026 bukan sekadar angka di kalender, melainkan momen penentuan yang akan mencatatkan sejarah baru dalam jurisprudence ketatanegaraan Indonesia.

Apakah MK akan mengabulkan permohonan dan menyatakan adanya cacat hukum administratif? Ataukah MK akan menolak gugatan dan memperkuat legitimasi pencalonan yang telah berjalan?

Jawabannya akan segera terungkap. Yang pasti, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menjaga persatuan, dan membiarkan proses hukum berjalan dengan khidmat. Sebab, pada akhirnya, ketukan palu MK nanti bukan hanya tentang menang atau kalahnya salah satu pihak, melainkan tentang tegaknya supremasi hukum dan martabat konstitusi bangsa Indonesia.