"Sidang Putusan, pengucapan putusan, 5 Oktober 2026 hingga 6 Oktober 2026," demikian bunyi ketentuan dalam PMK Nomor 1 Tahun 2026 yang menjadi pedoman utama para hakim konstitusi saat ini.

Penting untuk dicatat bahwa regulasi ini juga memuat klausul fleksibilitas. PMK tersebut menegaskan bahwa tahapan dan jadwal penanganan permohonan dapat diubah dan disesuaikan berdasarkan situasi, kondisi, dan kompleksitas penanganan perkara di lapangan. Namun, hingga saat ini, belum ada indikasi pergeseran jadwal, yang menandakan bahwa proses hukum berjalan sesuai rel yang telah ditetapkan.

Gugatan yang Mengguncang: Siapa Saja yang Mempersoalkan Syarat Pendidikan?

Untuk memahami bobot dari putusan yang akan dibacakan, kita perlu menelusuri kembali akar permasalahan. Permohonan ini tidak diajukan oleh satu pihak saja, melainkan oleh koalisi elemen masyarakat yang concern terhadap integritas pemilihan umum.

Para pemohon yang tercatat secara resmi dalam perkara ini meliputi Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, tokoh hukum Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta sejumlah individu seperti Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing.

Inti dari gugatan mereka sangat jelas dan tegas: mereka meminta MK untuk menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam petitum permohonannya, para pemohon mendesak MK untuk mengeluarkan putusan yang menyatakan: "Penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 mengandung cacat hukum sejak semula dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

Tuntutan ini membawa beban konstitusional yang berat, karena jika dikabulkan, implikasinya akan sangat luas terhadap peta politik dan legitimasi kepemimpinan nasional yang telah berjalan.