Selain keterangan para saksi yang melihat langsung peristiwa penggerebekan, JPU menyertakan rekaman CCTV hotel sebagai alat bukti sah. Tak hanya itu, jaksa juga menyita barang bukti elektronik berupa satu buah flashdisk merek SanDisk Cruzer Blade berkapasitas 16 GB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, flashdisk tersebut diduga berisi 10 file video yang berkaitan erat dengan dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh kedua terdakwa.

Untuk memastikan keabsahan hukum dari rangkaian peristiwa ini, JPU juga menghadirkan keterangan ahli hukum pidana di persidangan. Ahli menegaskan bahwa rangkaian perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam hukum positif di Indonesia.

Ancaman Hukuman dan Status Penahanan

Meski terjerat kasus yang mencoreng nama baik profesi medis, kedua terdakwa diketahui tidak ditahan oleh pihak kejaksaan maupun pengadilan sejak tahap penyidikan hingga persidangan perdana ini.

Menanggapi hal ini, JPU Lorita memberikan penjelasan yuridis mengapa MI dan NUAT masih bisa menghirup udara bebas di luar jeruji besi.

“Kedua terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ancaman pidana untuk pasal yang didakwakan relatif ringan, yakni paling lama 1 tahun penjara,” pungkas Lorita.

Sebagai landasan hukum, JPU menjerat kedua terdakwa dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Namun, karena adanya transisi hukum di Indonesia, dakwaan tersebut juga di-juncto-kan (digabungkan) dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat, khususnya para profesional, untuk senantiasa menjaga etika dan moralitas, terlebih di era digital di mana jejak aktivitas sangat mudah dilacak dan dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan.