Pemerintah Malaysia mempertimbangkan alokasi dana lebih dari 1 miliar ringgit atau sekitar US$245 juta untuk pengadaan sistem rudal serang angkatan laut yang baru.

Langkah tersebut diambil guna menggantikan kesepakatan senjata dengan Norwegia bernilai US$2,8 miliar yang ditandatangani pada 2011 lalu.

Rencana pengadaan tersebut gagal terlaksana setelah Oslo memblokir pengiriman sistem rudal angkatan laut serta komponen peluncurnya ke Malaysia.

Pemblokiran itu terjadi akibat adanya perubahan peraturan pengendalian ekspor Norwegia yang membatasi penjualan aset militer kepada sekutu.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sempat mengecam tindakan tersebut karena dinilai dapat merusak tingkat kepercayaan terhadap para pemasok pertahanan Eropa.

Otoritas militer Malaysia kemudian menghentikan seluruh proses pengadaan amunisi maupun aset pertahanan lain dari Norwegia.

Pemerintah Malaysia juga melayangkan surat tuntutan ganti rugi bernilai lebih dari 1 miliar ringgit kepada pihak produsen.

Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa pihak militer tidak bisa menanti proses tuntutan ganti rugi selesai untuk menentukan senjata pengganti.

Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin menyatakan pemerintah mungkin perlu mempertimbangkan alokasi anggaran baru.

Saat ini Malaysia tengah mengkaji potensi pengadaan sistem rudal dari tiga negara berbeda, meski belum bersedia membeberkan opsi tersebut.

Sebelumnya pada Mei lalu, pejabat pemerintah Amerika Serikat juga telah menawarkan sistem rudal pengganti untuk mendukung program kapal tempur pesisir Malaysia.