Anggota Komite II DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmy Muhammad, melayangkan kritik keras terhadap pembengkakan struktur eksekutif di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mempertanyakan urgensi pembentukan jabatan berlapis seperti wakil menteri koordinator hingga membengkaknya jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Kritik tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis pada hari Sabtu, 3 Oktober 2026.

Menurut Gus Hilmy, lembaga koordinatif seharusnya tidak perlu memiliki wakil karena berisiko memperpanjang rantai birokrasi yang ada.

Ia juga menilai pelembagaan Wantimpres terlalu masif di tengah banyaknya posisi wakil menteri saat ini.

Masukan strategis yang bersifat insidental dinilai tidak perlu dijadikan sebagai jabatan permanen dalam skala besar.

Ekspansi birokrasi tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip efisiensi yang sebelumnya digaungkan oleh pemerintah.

Ukuran keberhasilan dari pengangkatan pejabat negara diingatkan bukan sekadar formalitas struktur atau pembagian posisi.

Kebijakan tersebut harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat secara signifikan.

Soroti Dampak bagi Kesejahteraan Rakyat

Gus Hilmy menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pengangkatan pejabat negara bukanlah sekadar formalitas struktur atau bagi-bagi posisi semata.

Kebijakan tersebut harus mampu menghadirkan kenaikan yang signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas.