Mahkamah Agung Israel meminta politikus keturunan Palestina bernama Abu Shehadeh agar mundur dari pencalonan anggota parlemen.

Permintaan tersebut muncul setelah pemimpin partai Balad itu memberikan pernyataan terkait serangan Hamas beberapa waktu lalu.

Sidang banding yang diajukan oleh Shehadeh digelar oleh Mahkamah Agung Israel pada hari Kamis.

Dalam persidangan itu, pengadilan meminta politikus tersebut untuk mundur secara sukarela dengan batas waktu hingga Jumat pagi.

Langkah ini harus diambil oleh Shehadeh guna menghindari ancaman diskualifikasi resmi yang dapat berdampak buruk pada karier politiknya.

Berdasarkan hukum yang berlaku, proses diskualifikasi kandidat merupakan sebuah langkah yang jarang terjadi di Israel.

Kandidat hanya dapat didiskualifikasi apabila mereka terbukti menyangkal keberadaan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis.

Selain itu, diskualifikasi juga dapat dijatuhkan jika kandidat mendukung perjuangan bersenjata oleh negara musuh atau organisasi teroris.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Pusat telah mendiskualifikasi Shehadeh atas desakan dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir.

Gvir mengajukan permintaan tersebut setelah Shehadeh menyebut serangan dadakan Hamas pada 7 Oktober sebagai peristiwa sejarah penting.

Politikus Arab Israel tersebut kemudian mengajukan banding dan membantah bahwa dirinya memberikan dukungan terhadap serangan Hamas.

Namun, pernyataan yang telanjur disampaikan olehnya tersebut telah memicu gelombang kritik tajam dari publik luas.

Komite terkait juga melarang daftar calon dari Partai United Arab List dan Joint List untuk ikut serta dalam pemilihan.

Kelompok hak asasi manusia Israel, Adalah, menyoroti keputusan pengadilan yang dinilai menekan politikus tersebut untuk mundur.

Menurut Adalah, peristiwa ini merupakan pukulan berat bagi hak warga Palestina dalam mendapatkan representasi politik.